Paten Berdampak Negatif pada Pengembangan Sumberdaya Hayati

Pemerintah Indonesia harus hati-hati dengan paten yang "luas" atau paten yang tidak memenuhi kriteria "baru". Hal ini bisa berdampak negatif pada riset dan pengembangan sumber daya hayati dan memfasilitasi biopiracy.

Sebagai contoh menurut Hira Jhamtani dari Third World Network Associate for Indonesia saat seminar yang diadakan Forum WTO Indonesia, Departemen Luar Negeri dan Institute Global Justice (IGJ) di Jakarta 24 Agustus 2006, Syngenta telah meminta 15 paten global atas hampir 30,000 sekuens gen padi. "Artinya perusahaan ini bisa saja mendapat monopoli atas padi, juga tanaman pertanian lain seperti gandum, jagung, sorghum dan kedelai yang mempunyai sekuens gen serupa," jelas Hira Jhamtani.
Menurutnya, bila negara berkembang seperti Indonesia harus mengakui hal ini, maka harus juga mengkaji dampaknya pada ketahanan pangan nasional dan lokal.

Beberapa Free Trade Agreement (FTA) memaksa negara berkembang mengijinkan paten atas hewan dan tanaman serta menjadi anggota UPOV 1991. Indonesia bukan anggota UPOV tetapi UU PVT sudah mengakomodasikan ketentuan UPOV. Mitra perdagangan mungkin hanya akan meminta agar UU ini dilaksanakan benar-benar, atau diperkuat dan diperluas. "Dampaknya, salah satunya akan menegasikan hak petani atas benih dan memberikan kesempatan pada pemulia asing untuk menggunakan sumberdaya kita," jelas Jhamtani.
Salah satu contohnya JMEPA (Japan-Malaysia Economic Partnership Agreement) yang memaksa Malaysia membuat peraturan yang ketat mengenai hak pemulia tanaman.

Dalam FTA dengan AS yang sudah ada mengharuskan mitranya mempatenkan semua mikroorganisme. Padahal Trade-related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS) atau Haki terkait perdagangan, tidak mendefinisikan mikroorganisme' dan proses mikrobiologis'.
Masing-masing negara anggota bisa mendefinisikan sendiri. Menurut Jhamtani, kedua istilah ini digunakan secara luas di dunia oleh para pejabat paten, mencakup enzim dan sekuens gen dan lain-lain. Sehingga amat berbahaya memberikan paten pada mikroorganisme tanpa mengkajinya lebih lanjut.

Kesepakatan TRIPS membolehkan negara tidak memberikan paten atas hewan dan tanaman. UU Indonesia mengacu pada hal itu walaupun masih perlu dilengkapi dengan interpretasi. Indonesia sudah pasti akan memberikan paten pada mikroorganisme, tetapi masih bisa menginterpretasikan sebagai Haki bagi mikroorganisme yang bukan terdapat di alam, tetapi yang dikembangkan di laboratorium.
Untuk itu dalam FTA harus dilihat apakah fleksibilitas interpretasi ini dihapuskan dan Indonesia harus memberikan hak paten atas hewan, tumbuhan dan mikroorganisme yang sudah terdapat di alam.

Sumber: http://beritabumi.or.id/berita3.php?idberita=545

Badan Litbang Bioteknologi & Sumberdaya Genetik Pertanian, Kampus Penelitian Pertanian, Cimanggu, Kota Bogor

BB Biogen

Badan Litbang Bioteknologi & Sumberdaya Genetik Pertanian, Kampus Penelitian Pertanian, Cimanggu, Kota Bogor

instagram takipçi hilesi hacklink c99 shell Google